Kedudukan Hukum Sistem Resi Gudang Sebagai Jaminan Kebendaan Serta Urgensi Peran Notaris Dalam Mewujudkan Pembiayaan Nasional Yang Berkeadilan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/PDT/2011)

Abstrak

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen hukum yang dikembangkan untuk memperluas akses pembiayaan berbasis komoditas, khususnya bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian, melalui pemanfaatan resi gudang sebagai objek jaminan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kepastian hukum kedudukan resi gudang sebagai jaminan kebendaan serta perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum Sistem Resi Gudang sebagai lembaga jaminan, bentuk perlindungan hukum bagi para pihak, serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/Pdt/2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Sistem Resi Gudang telah memberikan dasar hukum bagi penggunaan resi gudang sebagai objek jaminan kebendaan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum, keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi pelaku usaha, serta belum seragamnya penerimaan resi gudang sebagai agunan oleh lembaga perbankan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2654 K/Pdt/2011 menunjukkan bahwa kedudukan hak kreditur pemegang hak jaminan resi gudang belum memperoleh perlindungan yang optimal ketika objek jaminan menjadi sengketa. Oleh karena itu, melalui sinkronisasi pengaturan dengan hukum jaminan nasional, penguatan mekanisme registrasi resi gudang, serta optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta pembebanan hak jaminan.